Page 128 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P. 128
dan lembaga negara termasuk Panglima TNI, Kapolri, dan Kejaksaan
Agung. Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria
Nasional dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria. Gugus Tugas Reforma
Agraria yang dibentuk di tiga tingkat pemerintahan, yaitu: tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tingkat Nasional dipimpin
oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Tingkat Provinsi dipimpin oleh
Gubernur, Tingkat Kabupaten dipimpin oleh Bupati/Walikota.
Perpres reforma agraria mengamanatkan dalam rangka perencanaan
dan pelaksanaan Reforma Agraria melibatkan masyarakat, akademisi,
atau pemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat dapat berupa:
pengusulan TORA, penerima TORA, dan jenis penataan akses; dan/atau
penyampaian masukan dalam penanganan Sengketa dan Konflik Agraria.
Subjek Reforma Agraria adalah penerima TORA yang memenuhi
persyaratan dapat berupa: 1) Orang-perseorangan; 2) Kelompok
masyarakat dengan hak pemilikan bersama; dan 3) Badan hukum.
Penerima TORA untuk harus orang-perseorangan harus
memenuhi kriteria: Warga Negara Indonesia, usia 18 Tahun atau sudah
menikah; dan bertempat tinggal di wilayah obyek redistribusi tanah
atau bersedia tinggal di wilayah obyek redistribusi tanah. kemudian
kreteria penerima TORA diajabarkan kedalam 19 syarat penerima
TORA mempuyai pekerjaan, yaitu; petani gurem dengan luas tanah
0,25 hektar atau kurang, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil,
nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap
lahan budidaya, petambak garam kecil, penggarap tambak garam, guru
honorer, pekerja harian lepas, buruh upahan, pedagang informal, pekerja
sektor informal, pegawai tidak tetap, pegawai swasta dengan penghasilan
tidak kena pajak, PNS di bawah golongan III a, TNI/Polisi dengan
pangkat di bawah letnan dua atau yang setingkat, dan pekerjaan lain
yang ditetapkan oleh menteri.
Subyek Reforma Agraria mempuyai kewajiban wajib, antara lain:
menggunakan, mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya; dan
menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai sifat dan
tujuan pemberian hak serta rencana tata ruang; memelihara kesuburan
dan produktivitas tanah; melindungi dan melestarikan sumber daya di
BAB V Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Reforma Agraria 111
