Page 131 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Penentuan subjek redistribusi tanah masih bersifat superfisial,
tidak menyelesaikan masalah yang mendasar yaitu perombakan struktur
penguasaan dan pemilikan tanah. Pada kasus Cipari penentuan subjek
juga berorientasi pada kesanggupan untuk pembayaran ganti rugi,
apabila calon penerima redistribusi tidak sanggup membayar ganti rugi,
maka tidak termasuk dalam daftar penerima redistribusi tanah. hal ini
disebabkan oleh upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dengan
perkebunan secara cepat.
155
Proses redistribusi tanah di Cipari ini merupakan sebuah dinamika
yang rumit karena melibatkan banyak pihak dan berlangsung dalam
jangka waktu yang panjang. Di samping itu yang menjadi persoalannya
adalah adanya asumsi adanya hak keperdataan yang melekat pada HGU
nya telah hapus. Namun pada akhirnya diperoleh kesepakatan HGU
PT Rumpun Sari Antan dapat diselesaikan dengan cara membayar ganti
rugi sebesar Rp.1500/m2 dari pengukuran ulang menghasilkan 5.141
bidang tanah. Pembagian redistribusi tanah seluas 5.141 bidang tanah
dan desa penerima dapat dilihat pada tabel berikut: 156

Tabel 11. Reditribusi Tanah di Cipari Cilacap

Blok Desa Asal Jumlah
(afdeling) Penerima Penerima Terdaftar
Blok A Mekarsari 941

Sidasari 756
Blok B Sidasari 247
Kutasari 1174
Caruy 441
Karangreja 886
Blok C Caruy 696
Jumlah Penerima 5141
Terdaftar

155 Heri Setiaji dan Deden Dani Saleh, Belajar Dari Cilacap: Kebijakan Reforma Agraria
atau Redistribusi Tanah, Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014, hlm 399-400.
156 Dianto Bachriadi ed, Dari Lokal Ke Nasional Kembali Ke Lokal: Perjuangan Hak
Atas Tanah di Indonesia, Cetakan pertama, (Bandung, Agrarian Resource Center
(ARC) Books, 2012), hlm 165.

114 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar