Page 136 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Tabel 13. Capaian Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar s/d Tahun 2018
Penetapan Tanah Terlantar (Ha) Optimalisasi Tanah
Tahun
SK Penetapan Clean and Clear Terlantar (Ha)
2010 - 2017 76.384,30 24.825,76 2.389,37
2018 - 13.435,75
Jumlah
(2010 – 2018) 76.384,30 24.825,76 15.825,12
Rendahnya capaian penertiban tanah terlantar secara umum
disebabkan karena: a) aspek regulasi, PP tanah terlantar sendiri membuka
ruang tafsir yang luas, misalnya norma ‘sengaja dan tidak sengaja’,
mengenai tanah terlantar, kemudian jangka peringatan I, II, III yang
terlalu singkat 3 bulan, lazimnya waktu 3 bulan pemegang hak akan
melakukan kegiatan land clearing dan memperbaiki izin-izinnya, apakah
masih dapat dikatagorikan melantarkan tanahnya; b) Sumber Daya
Manusia yang terbatas secara kualitas dan kwantitas, secara kwantitas
seksi yang menangani tanah terlantar adalah Seksi/Kasubsi Pengendalian
Pertanahan, yang kebanyakan di isi oleh 3 sampai dengan 6 orang, Di
sisi lain perkara lain pertanahan kwantitasnya banyak (Perdata, TUN,
Agama), secara kualitas Seksi/Kasubsi Pengendalian Pertanahan diisi
sebagian besar bukan lah lulusan fakultas hukum, kadang salah tafsir
untuk memahami norma regulasi; c) koordinasi antar intansi yang belum
maksimal, demikian juga lemahnya koordinasi Kanwil dan Kantah
dalam pelaksanaan redistribusi tanah.
Disamping itu, hambatan-hambatan dalam tataran implementasi
penertiban tanah terlantar, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a.) Lemahnya partisipasi masyarakat, karena salah satu syarat dalam
penertiban adanya laporan dalam bentuk pengaduan adanya
tanah terlantar, karena masyarakat sekitar yang paling mengetahui
keberadaan tanah yang diterlantarkan di lokasi pemegang hak;
b.) Sulitnya memberitahukan kepada pemegang hak yang diduga
terlantar, keberadaannya sudah tidak diketahui lagi, disebabkan
pindah alamat dari alamat terdahulu saat mengajukan permohonan
hak atau sebab-sebab lainnya;

BAB V Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Reforma Agraria 119