Page 137 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

c.) Tanah yang terindikasi tanah terlantar dijadikan jaminan obyek hak
tanggungan oleh pemegang hak atas tanah, sehingga dibutuhkan
kehati-hatian karena menyangkut hak keperdataan seseorang maupun
badan hukum yang terkait dengan hak tanggungan tersebut;
d.) Konsepsi hak keperdataan bekas pemegang hak yang belum jelas,
apakah diganti rugi atau tidak. Jika diberi ganti rugi kepada bekas
pemegang hak, akan memerlukan dana yang sangat besar yang belum
ditetapkan sumber anggarannya;
e.) Terbatasnya yang clean and clear, karena disebabkan masuk kawasan
hutan, sengketa, klaim tanah adat, penggunaan tanah dan RTRW
tidak sesuai;
f.) Kriteria subyek penerima manfaat redistribusi tanah yang terbatas
hanya petani dan ketentuan absentee yang harus ditinjau ulang;

Tanah-tanah yang terindikasikan terlantar tersebar diseluruh
Indonesia. Provinsi dengan tanah terindikasi terlantar terbanyak sesuai
dengan urutan jumlah bidang tanah terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa
Timur dan Bali, namun untuk jumlah badan hukumnya Bali merupakan
urutan teratas. Berikut disajikan dalam tabel.
166
Tabel 14. Provinsi Dengan Tanah Terindikasi Terlantar
Terbanyak Sesuai Urutan Jumlah Bidang Tanah Terbanyak
Jumlah
No Provinsi Badan Luas Luas Indikasi
Hukum Hak (Ha) Terlantar (Ha)
1 Bali 1294 2.603,2205 2.603,1990
2 Jawa Timur 584 23.690,8915 11.283,8504
3 Jawa Barat 339 68.946,3444 51.122,5058
Jumlah Hak 5.240,4564
Jumlah Terlantar 2.217 65.009,5552

Provinsi yang memiliki jumlah luas terbanyak tanah yang
terindikasi terlantar berasal dari provinsi Sumatera Selatan, Banten dan

166 Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Aplikasi Sistem
Informasi Tanah Terlantar (Asi-Tante), Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019, Jakarta, 6-8 Pebruari
2019.

120 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar