Page 114 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

BAB V

PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK
REFORMA AGRARIA

A. Perkembangan Reforma Agraria
Sepertinya sudah ada ribuan tulisan yang membahas reforma
agraria, berbagai teori, strategi, konsep, gagasan telah dipaparkan
oleh para pakar agraria, akademisi bahkan oleh kementerian/lembaga
yang mempunyai wewenang mengenai agraria, namun tidak mudah
melaksanakannya dalam praktek, berbagai kebijakan dan keputusan
yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, bahkan pemerintahan telah
silih berganti, belum bisa juga menjawab atau menyelesaikan persoalan-
persoalan reforma agraria, kian hari konflik agraria semakin meningkat
dan masif.

Sektoralisasi dan tumpang tindih penganturan mengenai persoalan
agraria serta ego sektoral antara lembaga/kementerian menjadi salah
satu penghambat dalam pelaksanaan reforma agraria. Secara umum ada
empat faktor penting sebagai prasyarat pelaksanaan landreform, yaitu:
(1) elit politik yang sadar dan mendukung, (2) organisasi petani dan
masyarakat yang kuat, (3) ketersediaan data yang lengkap dan akurat,
serta (4) ketersediaan anggaran yang memadai. Senada dengan
123
Gunawan Wiradi bahwa kebeberhasilan reforma agraria di perlukan
prasayarat yang harus di penuhi, yaitu: (a) Kemauan politik dari elit
penguasa; (b) Elit pemerintah/birokrasi yang terpisah dari elit bisnis;
(c) Partisipasi aktif dari semua kelompok sosial, organisasi rakyat/tani
yang pro-reform; (d) Data dasar masalah agraria yang lengkap dan teliti.
124

123 Syahyuti, Kendala Pelaksanaan Landreform Di Indonesia: Analisa terhadap Kondisi
dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria,
Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 22 No. 2, Desember 2004, hlm 94.
124 Gunawan Wiradi, Reforma Agraria, Perjalanan Yang Belum Berakhir, (Yogyakarta:
Insist Pess, KPA dam Pustaka Pelajar, 2000), hlm 181-182.

BAB V Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Reforma Agraria 97