Page 97 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Kepala Kantor Wilayah”. Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan sumber
kewenangannya terdapat pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perkaban No.
4 Tahun 2010. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan
tersebut, Kepala BPN dan Kepala Kantor Pertanahan adalah Pejabat
Tata Usaha Negara yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan
dalam lapangan pertanahan sehingga berwenang menerbitkan Surat
Keputusan Penetapan Tanah Terlantar.
Hanya kepala BPN yang berwenang menetapkan surat keputusan
tanah terlantar, selain kepala dianggap sebagai cacat yuridis dalam aspek
wewenang, misalnya panitia C atau Kanwil Pertanahan keputusannya
belum bersifat final, karena masih memerlukan persetujuan dari instansi
atasan, maka dari itu panitia C dan Kanwil Pertanahan tidak menjadi
Tergugat dalam peradilan TUN, Keputusan badan/pejabat TUN sebagai
gugatan.

C. Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dengan
Alasan Cacat Yuridis dalam Aspek Prosedur

1. Aspek Prosedur Penertiban Tanah Terlantar
Aspek prosedur merupakan salah satu syarat penting yang harus
dipenuhi oleh suatu keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh
Badan atau Pejabat TUN. Aspek prosedur merupakan salah satu yang
menjadi dasar putusan peradilan tata usaha negara untuk membatalkan
sertipikat hak atas tanah disebabkan bahwa Badan atau Pejabat TUN telah
melakukan perbuatan hukum mengeluarkan keputusan atau ketetapan
karena adanya kesalahan yang bersifat “prosedur” dalam penerbitannya.
Dengan ditemukannya adanya kesalahan prosedur menjadikan dasar
alasan pengadilan dalam putusannya untuk menyatakan “batal” (nietig)
keputusan tersebut.
Soehino menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur
atau formal dari sebuah keputusan antara lain:

“…..berhubungan dengan tatacara atau prosedur atau proses
pembentukan ketetapan administrasi, dimulai dari persiapan
sampai terbentuknya ketetapan administrasi, harus sesuai dengan
syarat-syarat yang ditentukan. Ketetapan administrasi harus

80 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar