Page 96 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan
yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Jadi, disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah
yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang
telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu
wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan
TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu
atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian
wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan
TUN yang satu kepada yang lain. Senada dengan pendapat Philipus
118
M. Hadjon mengatakan bahwa:
“Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu
atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui
tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan
atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara
oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan
mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”. 119

Kewenangan penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan
delegasi dari pemerintah (Presiden) kepada BPN. Ketentuan ini tersirat
dalam Pasal 17 PP No.11 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa:
“Pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah
terlantar dilakukan oleh Kepala dan hasilnya dilaporkan secara berkala
kepada Presiden”. Selanjutnya yang dimaksud dengan Kepala dalam Pasal
1 angka 5 PP tersebut menyebutan: “Dalam Peraturan ini yang dimaksud
Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”.
Aspek kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan
Tanah Terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 11
Tahun 2010 Jo. Pasal 19 Perkaban No. 4 Tahun 2010 menyebutkan:
“Kepala menetapkan keputusan penetapan tanah terlantar atas usulan

118 Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hlm 90, lihat juga Philipus M. Hadjon,
Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid), (Jaakarta: Pro Justitia,
1998) h 91.
119 Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan
Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 7 .

BAB IV Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dan Akibat Hukumnya 79