Page 100 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

pembangunan yang tengah dilaksanakan terkendala sementara waktu.
Terlebih lagi prosedur untuk menetapkan sengketa sebagai tanah
terlantar tidak dipenuhi, mengenai Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi
dan Penelitian Tanah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf c PP No.
11 Tahun 2010 jo Pasal 7 dan Pasal 8 Perkaban No. 4 Tahun 2010.
Oleh karena kegiatan identifikasi dan penelitian telah dilakukan tidak
sebagaimana mestinya, baik pada tahap penyiapan informasi maupun
tahap pelaksanaan identifikasi dan penelitian.
Penggugat tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahukan
dan tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan membela diri
guna mempertahankan hak dan kepentingannya atas tanah tersebut,
yaitu tanpa kehadiran dan tanpa pemberian keterangan atau data dari
Penggugat selaku Pemegang Hak. Demikian juga dalam penyampaian
surat-surat dari dan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten
kepada Penggugat selaku pihak yang sangat berkepentingan hanya
melalui Jasa Pos, tanpa disampaikan secara langsung (diantar), maka
dengan sendirinya kegiatan identifikasi dan penelitian terhadap tanah
HGB yang tercatat atas nama Penggugat mengandung cacat hukum.
Maka dengan sendirinya pula kegiatan selanjutnya (Peringatan dan
Penetapan Tanah Terlantar) menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai
kekuatan hukum

Bahwa tindakan Kepala Kantor Wilayah yang tidak memberikan
kesempatan kepada Penggugat untuk menghadap dan membela diri
dapat dikualifikasi sebagai tindakan sewenang-wenang (abuse of power),
melanggar “Asas Kepastian Hukum” yaitu asas dalam negara hukum
yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara (vide Pasal 3
Angka 1 jo. Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun
1999), dan melanggar “Asas Keterbukaan” yaitu asas yang membuka
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan
rahasia negara (Pasal 3 Angka 4 jo. Penjelasan Pasal 3 Angka 4 UU No.
28 Tahun 1999), bahwa tindakan Kepala Kantor Wilayah tersebut di

BAB IV Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dan Akibat Hukumnya 83