Page 95 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Penetapan Tanah Terlantar merupakan Keputusan Tata Usaha Negara,
sehingga merupakan Obyek Gugatan (Sengketa) Tata Usaha Negara di
Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar
Dengan Alasan Cacat Yuridis dalam Aspek Kewenangan
Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum
administrasi negara, karena pemerintah baru dapat menjalankan
fungsinya atas dasar wewenang yang diperoleh. Keabsahan tindakan
pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Suatu kewenangan harus didasarkan
pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat sah. Kewenangan
dapat dilihat pada konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada
badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. 115

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak
sehingga kewenangan berarti kekuasaan untuk membuat/melakukan
sesuatu, wewenang berasal dari istilah Belanda “bevoegdheid”. Prajudi
116
Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam
kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: 117
“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal,
kekuasaa yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh
Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif.
Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang
tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan
(atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang
hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam
kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah
kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh dengan
tiga cara secara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang

115 H. Suriansyah Murhaini, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang
Pertanahan, Cet. Ke-1, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2009), hlm 14.
116 W.J.S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1982), hlm 1130.
117 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1981), hlm 29.
78 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar