Page 90 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Ketiga, Berisi tindakan hukum TUN bersifat konkrit, individual
dan final. Tindakan hukum tata usaha negara adalah tindakan dari Badan
atau Pejabat TUN yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersumber pada suatu ketentuan hukum
tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban terhadap
seseorang atau badan hukum perdata. Tindakannya bersifat konkret,
artinya, obyek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak
abstrak tetapi terwujud, tertentu atau dapat ditentukan, misalnya Surat
Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas areal HGU No. 44 yang
terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah; Bersifat Individual artinya Keputusan
TUN itu tidak ditujukan umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun
hal yang dituju. dan Bersifat Final Artinya sudah definitif, sudah tidak
ada lagi tahapan-tahapan proses yang diperlukan dan karenanya dapat
menimbulkan akibat hukum.
Namun, tidak semua Keputusan TUN sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, yang termasuk dalam
ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara,
ternyata terdapat pembatasan-pembatasan. Pembatasan ini diadakan oleh
karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya
memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan TUN
menurut Pasal 2 yaitu:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
perdata;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang
bersifat umum;
c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-
undangan lain yang bersifat hukum pidana;
e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dan Akibat Hukumnya 73