Page 87 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

pada hukum (rechtmatigheid). 108
Peradilan administrasi merupakan salah satu pilar dan salah satu
dari dari negara hukum yang mempunyai peranan sebagai lembaga
kontrol atau pengawas agar tindakan-tindakan hukum dari bestuur
(pemerintahan) tetap berada dalam rel hukum, disamping sebagai
pelindung hak wagra masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang
atau kesewenang-wenangan oleh aparatur pemerintahan.
Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional
dalam pembentukan peradilan adminstrasi adalah Pasal 24 ayat (2)
UUD 1945 menyatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Secara filosofis tujuan pembentukan peradilan administrasi adalah
untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan
hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan
keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan
masyarakat atau kepentingan umum. adanya peradilan administrasi
109
bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga
masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi
dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pembentukan peradilan tata
usaha negara adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara
warga masyarakat dengan aparat pemerintah dalam suatu negara.
Sebagai sistem peradilan yang menyelesaikan sengketa tata usaha
negara mempunyai karakteristik yang khas yang membedakan dengan
peradilan lainya, sebagaimana disampaikan oleh Philipus M. Hadjon
bahwa ciri khas terdapat dalam hukum acara peradilan tata usaha negara

108 Paulus Effendi Lotulung, Peradiian Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan
Rechtsstaat Republik Indonesia, Disampaikan Pada Seminar Ketatanegaraan
dalam Rangka Memperingati Hari lahimya Prof. DjokosoeloDo, S.H., tanggal 15-
16 Desember 1991, di Auditorium Djokosoeto FHU1 - Depok
109 S.F Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasf di Indonesia,
(Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm 27.
70 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar