Page 85 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

menjadikan dasar oleh hakim untuk membatalkan gugatan.
Pemeriksaan setempat berperan penting dalam menciptakan
keadilan subtantif dalam penertiban tanah terlantar. Hakim dalam
putusannya semestinya menggunakan pendekatan hukum progresif
dibandingkan menggunakan pendekatan tafsir tekstual untuk memenuhi
keadilan. Seperti yang di contohkan oleh para hakim Mahkamah
Konstitusi yang menganut hukum progresif. Sebuah konsep hukum
yang tidak terkukung kepada konsep teks undang-undang semata, tetapi
juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. MK tidak
sekedar peradilan yang hanya menjadi corong sebuah undang-undang.
Misalnya kasus Kasus terkait dengan pengujian UU Nomor 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) memperlihatkan
MK sama sekali tidak terkukung bunyi teks pasal-pasal. UU MD3
eksplisit menyebutkan bahwa Ketua MPR berasal dari unsur anggota
DPR saja. Namun dengan pertimbangan hukum yang jelas berdasarkan
UUD 1945, MK kemudian memutuskan bahwa Ketua MPR dapat
105
berasal dari anggota DPR atau pun dari anggota DPD. Putusan
hakim Mahkamah Konstitusi yang mengedepankan hukum progresif
di bandingkan hukum tekstual. Oleh karena itu, hakim PTUN harus
mempuyai padangan yang sama dengan pemikiran hakim kosntitusi.
Dalam rangka mewujudkan keadilan subtantif, diperlukan dalam
proses penyelesaian sengketa tata usaha negara dikarenakan hakim
mempunyai wewenang untuk pemeriksaan setempat dalam memeriksa
sengketa tanah terlantar, melihat kondisi apakah benar tanah tersebut
diterlantarkan. Di sisi lain, adanya peran hakim yang aktif, untuk mencari
kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil. Membangun hukum
progresif dilakukan dengan mengubah, cara pandang dan cara berfikir
hakim dengan memperbaiki pengambilan putusan hakim yang prosedur
formal kearah keadilan yang yang subtantif.

105 Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, Perkembangan Pengujian Perundang-
Undangan di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, 2010, hlm
148-149.
68 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar