Page 86 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

BAB IV

PEMBATALAN KEPUTUSAN PENETAPAN TANAH

TERLANTAR DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Keputusan Tata Usaha Negara

Indonesia secara formil menyatakan dirinya sebagai negara
hukum. Konsep negara hukum secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan: “Negara Indonesia adalah Negara
Hukum”. Sebagaimana konsepsi negara hukum yang dirumuskan
Friedrich Julius Stahl bahwa negara hukum (rechstaat) memiliki empat
unsur, yaitu: (a) Pengakuan terhadap hak azasi manusia; (b) Pemisahan
kekuasaan negara; (c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan
106
(d) Adanya peradilan adminstrasi. Dalam negara hukum menghendaki
adanya pembatasan oleh hukum, baik yang dilakukan oleh penguasa
negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum, sehingga
terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang
penguasa negara. Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan
untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.
Philipus M.Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum
bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip,
yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan
dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama
dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Sebaliknya
dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia. Adanya
107
peradilan administrasi pada hakekatnya suatu akibat atau konsekuensi
logis dari asas bahwa pemerintahan harus didasarkan pada undang-
undang, bahkan dalam pengertian lebih luas lagi, yaitu harus didasarkan

106 Padmo Wahyono, Pembagunan Hukum Indonesia, (Jakarta: Indhill, 1989), hlm 30.
107 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya:
Bina Ilmu, 1987), hlm 71.

BAB IV Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dan Akibat Hukumnya 69