Page 83 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pilihan antara keadilan prosedural dan keadilan subtantif, memang
masih dalam perdebatan. Perumpamaan disampaikan oleh Yusril Ihza
Mahendra:
100
“Dalam kehidupan pribadi, seorang pria dan wanita ingin hidup
bersama atas dasar saling cinta-mencintai. Namun keduanya
memilih kumpul kebo sampai beranak-pinak. Kalau ditanya
mengapa demikian, mereka jawab yang substansial keduanya
ingin hidup bersama, urusan nikah hanyalah formalisme dan
urusan prosedural belaka. Dalam konteks kumpul kebo ini,
tidak sederhana membedakan antara yang substantif dan yang
prosedural”.
Dengan kata lain “ adil untuk ku, belum tentu adil buat mu”. Di
dalam istilah keadilan substantif ini terkandung makna filosofis bahwa
hakim tidak harus dibelenggu oleh aturan-aturan formal-prosedural atau
bunyi undang-undang. Hakim boleh membuat hukum sendiri di luar
udang-undang, jika undang-undang yang ada tidak memadai atau tidak
memberi rasa keadilan. Pengertian keadilan substantif di dalam Black’s
101
Law Dictionary 7th Edition dimaknai sebagai: Justice Fairly Administered
According to Rules of Substantive Law, Regardless of Any Procedural Errors
Not Affecting The Litigant’s substantive Rights. (Keadilan yang diberikan
sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat
kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak
substantif Penggugat). 102

Ketaatan terhadap prosedur akan menghasilkan keadilan
prosedural. Keadilan substansial akan sia-sia jika keadilan prosedural
tidak diindahkan. Keadilan substansial juga akan sulit tercapai jika
keadilan prosedural tidak diperhatikan. Oleh karena itu keadilan

100 detikNews, Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural dalam Konteks Negara,
https://news.detik.com/kolom/d-1886025/keadilan-substantif-dan-keadilan-
prosedural-dalam-konteks-negara, diaksen tanggal 21 Januari 2019.
101 Mahfudz MD, Kelirumologi Keadilan Substantif, ://profmahfud.wordpress.com/
tag/keadilan-substantif/ Posted on Juli 16, 2015, diakses tanggal 21 Januari 2019.
102 Bryan A. Garner, ed, Black’s Law Dictionary, Edisi Ketujuh, (Amerika: West Group,
1999), hlm 869.
66 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar