Page 80 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

keadilan. Sekalipun ketiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum,
96
namun mempunyai potensi untuk saling bertentangan masing-masing
mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya. Penegakan hukum
pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility)
bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan
adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun
demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna
(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang
dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. 97
Sebagaimana juga putusan PTUN yang menguji keabsahan/
legalitas suatu produk pejabat TUN dalam bentuk suatu KTUN
(beschikking), seringkali harus berada dalam dialektika antara kepastian
hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pengujian suatu produk KTUN
terhadap norma-norma dasarnya lebih difokuskan pada pengujian dari
segi formal dan prosedur penetapannya saja, daripada mempersoalkan
substansi keadilan yang terkandung dalam kaidah hukumnya. Hal
ini berarti kepastian hukum lebih dipentingkan dalam pertimbangan
hukum putusan PTUN, daripada mempertimbangkan kemanfaatan,
dan keadilan.
Sebagaimana kasus sengketa surat keputusan penetapan tanah
terlantar yang didominasi oleh kesalahan-kesalahan bersifat prosedur
didalam putusannya, bahkan secara subtansi Hakim mengetahui pada
waktu pemeriksaan lapang di obyek sengketa bahwa tanah tersebut
benar-benar terlantar. Akan tetapi dikarenakan dalam pelaksanaan
penertiban tanah terlantar terdapat tahapan-tahapan yang sebagian kecil
tidak dilaksanakan, maka hakim tetap memutuskan surat keputusan
penetapan tanah terlantar cacad yuridis dari segi prosedur, maka
pengujian dari segi substansi tidak dipertimbangkan lagi.

96 Mertokusumo, S, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, cet Kedua. (Yogyakarta:
Liberty, 1999), hlm 145.
97 Syafruddin Kalo, Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa
Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran, Makalah disampaikan pada
“Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”,
pada hari Jum’at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl.
Sisingamangaraja No. 18 Medan, hlm 5.

BAB III Penegakan Hukum Tanah Terlantar 63