Page 75 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

ditetapkan sebagai tanah terlantar dan mendapatkan perlawanan dengan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, peran omah
tani dalam sengketa di pengadilan sangat besar, disamping melakukan
aksi-aksi demontrasi, audiensi bahkan reclaming, juga menyuplai data-
data, dokumen ke Kantor Pertanahan, serta Omah Tani masuk kedalam
Tergugat Intervensi di Peradilan Tata Usaha Negara. peran Omah
Tani juga diakui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.
82
Keberhasilan dalam memenangkan gugatan yang diajukan oleh PT.
Perkebunan Tratak terhadap SK Nomor 7/PTT-HGU/BPN RI tentang
Penetapan Tanah terlantar, tentunya tidak terlepas dari peran serta Omah
Tani Batang.
Demikian juga yang dilakukan oleh masyarakat Cipari Cilacap
dalam memperjuangankan tanah negara eks HGU PT. Rumpun
Sari Antan (RSA) seluas 291 hektar yang menjadi obyek redistribusi.
Cara yang dilakukan adalah dengan mengorganisasikan diri dengan
menduduki, memasang patok-patok tanda batas, menggarap tanah
yang didudukinya, demontrasi-demontrasi dan berjuang secara melalui
pengajuan surat gugatan atau keberatan-keberatan kepada pihak-pihak
terkait. Di samping itu, masyarakat juga membentuk kelompok-
kelompok tani lokal. Kemudian, pengorganisasian ini berkembang atas
bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat Serikat Tani Merdeka (SeTAM),
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Lembaga Kajian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU. 83
Menurut KPA mulai 2016 s/d 2018, baru 4 lokasi usulan
Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang akhirnya mendapatkan
pengakuan penuh dari pemerintah, yaitu di Garut, Ciamis, Batang dan
Minahasa Tenggara, dengan total luasan 785,201 hektar bagi 1.573
penggarap. Keempat lokasi merupakan wilayah konflik agraria petani
dengan perusahaan perkebunan swasta eks HGU habis.

82 Ibid
83 Sutaryono, Ari Satya Dwipraja, dan Dede Novi Maulana, Persepsi Aktor Lokal
Dalam Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah, Hasil Penelitian Strategis
dalam Penataan dan Pengelolaan Pertanahan Yang Mensejahterakan Masyarakat,
(Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm 115-116.
58 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar