Page 73 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P. 73
dalam mengevaluasinya. 79
Peran serta masyarakat di bidang pertanahan diatur juga dalam Pasal
65 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penyelenggaraan
penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran
masyarakat melalui partisipasi dalam penyusunan, pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan mengenai bentuk
dan tatacara Peran serta masyarakat dalam penataan ruang diatur PP
No. 68 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 26
Tahun 2007. Bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang antara
lain berupa masukan serta kerja sama dalam perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun tata
cara peran masyarakat dilaksanakan sesuai tahap perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria juga
mengamanatkan struktur pelaksana reforma agraria untuk melibatkan
peran serta masyarakat mengatur peran serta masyarakat. Perpres
menyebutkan keharusan Tim Reforma Agraria Nasional dan Gugus
Tugas Reforma Agraria di semua tingkatan untuk melibatkan peran
serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Reforma Agraria.
Keterlibatan masyarakat berupa pengusulan Tanah reforma Agraria
(TORA), penerima TORA, dan jenis penataan akses; dan/ atau
penyampaian masukan dalam penanganan Sengketa dan Konflik Agraria.
Partisipasi masyarakat dapat digerakkan atau dibangun dengan
memberikan motivasi melalui berbagai upaya, meliputi: Pertama,
sosialiasasi dan penyuluhan penertiban dan pendayagunaan tanah
terlantar, upaya ini bertujuan agar masyarakat mengetahui hak dan
kewajiban dalam berpartisipasi secara aktif, dengan harapan terjadi
kesamaan persepsi dan pola pengambilan manfaat ekonomi atas
sumber-sumber agraria di areal tanah terlantar; Kedua, penguatan
kelembagaan kelompok masyarakat sekitar tanah terlantar, sebagai
79 Ratmono, Pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam percepatan
pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL dan
Respon Solusinya, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), 2007.
56 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
