Page 77 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P. 77

Namun di tempat lain, peran serta masyarakat terbanding terbalik
            dalam penertiban tanah terlantar, masyarakat membantu Pemegang
            Hak/Penggugat  dalam  kesaksiannya  dalam  proses peradilan.  Tugas
            dan beban berat BPN untuk melakukan pemberdayaan masyarakat
            dengan cara memeberikan penyuluhan, program dan kebijakannya,

            sehingga masyarakat dapat mengorganisasikan dirinya sebagai motor
            pengerak dan bukan penerima manfaat saja. Sebagaimana dinyatakan
            oleh Mardikanto, bahwa tujuan  pemberdayaan  masyarakat   untuk

            perbaikan kelembagaan (better institution), perbaikan usaha (better
            business), perbaikan pendapatan (better income), perbaikan lingkungan
            (better environment), perbaikan kehidupan (better living)  dan perbaikan
            masyarakat (better community). 85


            B.  Esensi Keadilan dalam Penertiban Tanah Terlantar
                 Salah satu  fungsi Peradilan  Tata Usaha Negara adalah untuk
            melindungi hak-hak warga masyarakat seringkali harus berhadapan

            dengan  diskursus  pilihan  antara  keadilan  dan  kepastian  hukum.
            Tidak jarang terjadi, kepastian hukum bertentangan dengan keadilan.
            Hukumnya demikian bunyinya, maka harus dijalankan (kepastian
            hukum), tetapi bila dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan

            tidak adil (lex dura sed tamen scripta: hukum itu kejam, tetapi demikianlah
            bunyinya).  Berbagai macam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
                      86
            dapat digugat ke PTUN, hal ini disebabkan berbagai macam perbuatan
            pejabat tata  usaha negara seperti perijinan  (vergunning), dispensasi,

            konsesi, dan pengurusan surat-surat dituangkan dalam bentuk keputusan
            pejabat (beschikking). 87




            85   Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility:  Tanggungjawab Sosial
                Korporasi  (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 202.
            86   Sudikno  Mertokusumo,  Penemuan  Hukum: Sebuah  Pengantar, (Yogyakarta:
                Liberty, 2000), hlm 90.
            87  Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat  Pemerintah  dan
                Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia,  (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm 57.
            60  Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82