Page 74 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dan agar mempunyai
kemampuan untuk melakukan proses pengambilan keputusan tentang
dirinya dan lingkungan hidupnya; Ketiga, koordinasi, sebagai upaya
untuk saling memberikan informasi adanya tanah terlantar ataupun
apabila ada perkara tanah terlantar sebagai sengketa di pengadilan
dengan memberikan data, fakta dan kesaksian dipersidangan.
Peran serta masyarakat dalam penertiban tanah terlantar dapat
80
dilihat dari perjuangan Omah Tani Batang, dalam memperjuangkan
dan menegakkan keadilan sumber daya agraria dan pengelolaanya untuk
meningkatkan penghidupan, derajat dan martabat kaum tani, dengan
dengan cara aksi-aksi dengan reclaiming, pembabatan kebun, pendudukan
lahan, pemblokiran akses jalan perkebunan, pemasangan spanduk atau
papan protes, aksi massa. Usaha-usaha yang dilakukan Omah tani telah
berhasil, misalnya pada Tahun 2004 BPN menyerahkan 800 sertipikat
atas 52 hektar tanah sengketa di Desa Sindangdesa dan Desa Kebumen
Kecamatan Tulis, Batang. Kemudian pada Tahun 2008 Perum Perhutani
KPH Kendal menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)
perdamaian atas konflik tanah sejak 1967 di wilayah Desa Sengon, Desa
Gondang, dan Desa Kuripan, Kecamatan Subah dengan 1.200 keluarga
penggarap atas 152 hektar tanah yang dipersengketakan. Penyelesaian
konflik dengan Perum Perhutani menjadi dasar proses ecolabeling tingkat
dunia dengan supervisi dari Word Mark. Pada 2010 anggota Omah Tani
sebanyak 145 kepala keluarga mendapatkan tanah sedimentasi seluas 46
hektar di Desa Kuripan, Kecamatan Subah. 81
Peran serta Omah Tani dalam penertiban tanah terlantar PT
Tratak Batang melalui perjuangan panjang. PT Perkebunan Tratak

80 Omah Tani dulunya adalah Forum Perjuangan Petani dan Nelayan Batang
Pekalongan (FP2NBP), didirikan pada Tahun 1999, karena terjadi pemisahan
organisasi berdasar administrasi wilayah, FP2NBP berubah nama menjadi Forum
Perjuangan Petani Batang (FPPB), pada Tahun 2009 FPPB bermetamarfosis
menjadi Omah Tani yang di pimpin oleh Handoko. Hilma Safitri, Gerakan Politik
Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang (FPPB), (Bandung: Yayasan Akatiga,
2010), hlm 48.
81 Dian Aries Mujiburohman dan Westi Utami, Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar Eks PT. Perkebunan Tratak Batang, dalam Reforma Kelembagaan
dan Kebijakan Agraria: Hasil Penelitian Strategis (Yogyakarta: STPN Press, 2015),
hlm 202-206.

BAB III Penegakan Hukum Tanah Terlantar 57