Page 71 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka benda-benda di atasnya
dikuasai langsung oleh negara. 78
4. Pemeriksaan Fisik Lapangan/ Obyek Sengketa
Salah satu kegiatan penyiapan data dan informasi tanah terindikasi
terlantar yang akan dijadikan target identifikasi dan penelitian adalah
pemeriksaan fisik berupa letak batas, penggunaan dan pemanfaatan tanah
dengan menggunakan teknologi yang ada, melaksanakan ploting letak
penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan berdasarkan
hasil pemeriksaan fisik.

Permasalahan pemeriksaan fisik lapangan di sengketa tidak
dilakukan secara memadai, hanya mendatangi Kantor Pemegang
Hak dan hanya mengambil satu titik sampel di masing-masing areal
obyek sengketa, serta tidak dilakukan ploting letak penggunaan dan
pemanfaatan tanah sebagaimana mestinya, bahkan tidak turun ke
lokasi areal yang dianggap terlantar yang dianggap sebagai pemeriksaan
formalitas saja. Prosedur ini yang mewajibkan dilakukannya pemeriksaan
fisik berupa batas dan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Tidak dilakukannya pemeriksaan fisik yang memadai mengakibatkan
tidak memperoleh gambaran yang komprehensif atas kondisi riil di
lapangan, berapa luasannya yang diterlantarkan dan berapa luas yang
telah dimanfaatkan sebagai tanah terlantar.
Kelemahan dalam pemeriksaan fisik di lapangan, hal ini dapat
dipahami karena berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan birokrasi
pertanahan dan keterbatasan sumberdaya manusia serta keterbatasan
sarana dan prasarana. Keterbatasan ini beralasan, karena: a) lokasi tanah
yang telah ditetapkan sangat jauh dari kota (kantor BPN) khususnya untuk
areal HGU dan tanahnya dalam jumlah yang luas, untuk pemeriksaan
fisik lapangan memerlukan waktu yang lama bahkan sangat sulit untuk
memakai kendaraan roda empat, untuk daerah-daerah tertentu harus
sewa kapal untuk sampai lokasi, untuk itu memerlukan biaya-biaya yang
sangat besar, namun dalam prakteknya biaya-biaya pemeriksaan fisik di
lapangan hanya berbasis Surat Perjalanan Dinas yang biayanya sangat

78 Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan Pasal 23 Perkaban No. 4 Tahun 2010
54 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar