Page 68 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

pemberian hak atau dasar penguasaan tanah dari pejabat yang
berwenang. Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan
melalui pengumpulan data tekstual dan data spasial. 75
Pada umumnya kesalahan prosedur pada proses inventarisasi
disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
1.) Tidak adanya informasi yang jelas mengenai laporan tertulis
dari masyarakat, atau pemegang hak sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 ayat (2) Perkaban No. 4 Tahun 2010.

2.) Dalam hal memberitahukan kepada pemegang hak akan
kewajiban melaporkan penggunaan dan pemanfaatan tanah,
ternyata tahapan identifikasi dan penelitian berdasarkan sudah
dilakukan, padahal sesuai tahapan yang telah ditentukan,
identifikasi dan penelitian baru dapat dilakukan setelah tahapan
inventarisasi tanah terlantar selesai dilaksanakan.
3.) Tidak dapat membuktikan adanya pengumpulan data tekstual,
dan data spasial sebagai mana diatur dalam Pasal 6 Perkaban
No. 4 Tahun 2010.
b.) Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar

Setelah inventarisasi tanah terindikasi terlantar ditindaklanjuti
dengan identifikasi dan penelitian aspek administrasi dan penelitian
lapangan yang meliputi terhitung 3 (tiga) Tahun sejak diterbitkan
sertipikatnya atau terhitung sejak berakhirnya dasar penguasaan
tersebut, dan Kepala Kantor Wilayah BPN menganalisis hasil
inventarisasi untuk menyusun dan menetapkan target yang akan
dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah terlantar
berdasarkan pertimbangan lamanya tanah tersebut diterlantarkan
dan/atau luas tanah yang terindikasi terlantar. Kemudian Kepala
Kantor Wilayah BPN menyiapkan data dan informasi tanah
terindikasi terlantar yang akan dijadikan target identifikasi dan
penelitian, untuk keperluan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN
memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Hak yang akan

75 Pasal 4, 5 dan 6 Perkaban No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah
Terlantar

BAB III Penegakan Hukum Tanah Terlantar 51