Page 72 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

minim, bahkan harus keluar biaya pribadi, tidak sebanding dengan
nilai yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, jika dirupiahkan nilainya
milayaran; b) sumber daya manusia dan teknologi yang terbatas.
5. Peran Serta Masyarakat
Proses penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar terkandung
konsep partisipasi dan pemberdayaan. Dalam konsep partisipasi,
masyarakat sekitar lokasi dapat berperan serta dalam bentuk melaporkan
keberadaan tanah terlantar. Ketentuan yang mengatur peran serta
masyarakat dalam penertiban tanah terlantar telah diakomodir dalam
Pasal 4 ayat (2) Perkaban No. 4 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai
berikut: “Informasi tanah terindikasi terlantar diperoleh dari hasil
pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, atau
dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, atau
pemegang hak”. Sedangkan dalam konsep pemberdayaan masyarakat
dapat mengusulkan pemanfaatan tanah sesuai peraturan dan kebutuhan
setempat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) PP No. 11 Tahun
2010 menyatakan: “Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan
masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis
negara serta untuk cadangan negara lainnya”.

Partisipasi masyarakat dalam penertiban tanah terlantar menjadi
hal yang sangat penting ketika diletakkan di atas keyakinan bahwa
masyarakatlah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah
yang dihadapi oleh masyarakat. Partisipasi ini dapat diwujudkan dalam
bentuk tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna
bagi pelaksanaan penertiban tanah terlantar. Selain itu, partisipasi
masyarakat untuk meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf
hidup masyarakat yang bersangkutan, apabila tanah dari penertiban
tanah terlantar dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat itu
sendiri. Menurut Upholf partisipasi masyarakat dapat diinterpretasikan
bermacam-macam di antaranya partisipasi adalah gerakan masyarakat
untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan
kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta

BAB III Penegakan Hukum Tanah Terlantar 55