Page 76 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P. 76
Tabel 7. Realisasi Redistribusi Tanah Era Jokowi di Basis KPA
Jumlah Penerima
Organisasi Luas
Nama Lokasi Obyek Redistri-
Tani (Ha)
busi Tanah (jiwa)
Desa Mangkit, Kec. Belang, Serikat Petani 444 491
Kab. Minahasa Tenggara, Minahasa
Provinsi Sulawesi Utara
Desa Pamegatan, Kec. Serikat Petani 220,46 557
Cikajang, Kab. Garut, Badega
Provinsi Jawa Barat
Desa Pasawahan, Kec. Serikat Petani 30,9 100
Banjarsari, Kab. Ciamis, Pasundan
Provinsi Jawa Barat -Ciamis
Desa Tumbrek, Kec. Bandar, Forum 89,841 425
Kab. Batang, Provinsi Jawa Perjuangan
Tengah Petani Batang
Jumlah 785,201 1.573
Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium
Pembaruan Agraria: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik,
(KPA 2019), hlm 55.
LPRA Desa Mangkit, Minahasa Tenggara merupakan lokasi
redistribusi tanah eks HGU perkebunan swasta seluas 444 hektar kepada
491 penggarap. Desa Mangkit telah berkonflik selama kurang lebih 30
Tahun lamanya. LPRA di wilayah konflik PTPN (BUMN) dan kawasan
hutan (Perhutani, HTI dll.) hingga saat ini masih belum menemukan
titik terangnya. Selain itu, catatan dari pengalaman redistribusi di 4
lokasi menunjukkan bahwa, pemerintah bersifat “menunggu bola”
untuk mensertifikatkan. Proses penataan ulang struktur pemilikan dan
penggunaan tanah, penataan ulang desa, serta penataan produksi dan
ekonomi secara kolektif disiapkan oleh masyarakat atas dasar kesadaran
kritis reforma agraria, bukan karena “satu paket” kebijakan. 84
84 Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium
Pembaruan Agraria: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik, (KPA
2019), h 55.
BAB III Penegakan Hukum Tanah Terlantar 59
