Page 81 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Kesalahan prosedur dalam keputusan penetapan tanah terlantar
bukan bersifat subtansi, hanya bersifat prosedur, misalnya tahapan-
tahapan penertiban tidak dilakukan secara berurutan, kesalahan
adminstrasi/surat menyurat yang tidak sesuai dengan format yang telah
ditentukan, kesalahan tanggal surat, ada satu atau dua tahapan yang tidak
dilaksanakan, walaupun secara subtansi tidak ada urgensinya seperti
tidak adanya laporan dalam bentuk tertulis, ketidaksesuain pejabat yang
melaksanakan tugas dengan surat tugas.
Seyogyanya dalam kasus-kasus seperti ini hakim berfikir progresif
dapat mentoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar
substansi keadilan dan kemanfaatan. Dengan kata lain, keadilan substantif
bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan norma peraturan, namun
dengan keadilan substantif berarti hakim dapat mengabaikan peraturan
yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-
prosedural peraturan yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus
menjamin kepastian hukum.
Philipus M. Hadjon mengutarakan wewenang, prosedur dan
substansi, ketiga aspek hukum merupakan landasan hukum untuk dapat
dikatakan suatu ketetapan atau keputusan tersebut sah. Pertama, aspek
wewenang dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan
ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk itu; kedua, aspek prosedur, berarti bahwa
ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara
yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah;
ketiga, aspek substansi, artinya menyangkut ketetapan atau keputusan.
98 Alasan gugatan pada dasarnya adalah persoalan keabsahahan dari
keputusan tata usaha negara yang menyangkut wewenang, prosedur dan
99
subtansi. Aspek wewenang, Kepala BPN berwenang dalam membuat
keputusan penetapan tanah terlantar dan dalam gugatannya para
pengugat tidak mempermasalahkan kewenangannya. Permasalahannya
pada aspek prosedur dan subtansi yang diuji di PTUN.

98 Philipus, M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Jogjakarta: Gadjah
Mada University Press, 2008), hlm 326.
99 Ibid, hlm 330.
64 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar