Page 82 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P. 82
Berdasarkan kasus-kasus penetapan tanah terlantar di PTUN,
Hakim cenderung terkesan menerapkan norma hukum secara normatif-
prosedural, memutus hanya berdasarkan peraturan (law in book’s),
seyogyanya hakim memutuskan berdasarkan hukum yang hidup
dimasyarakat (living law). hakim bukan hanya menegakan peraturan/
hukum tetapi juga harus menegakan keadilan, hakim juga bukan hanya
sebagai corong undang-undang. Artinya hakim dituntut untuk memiliki
keberanian mengambil keputusan sesuai dengan unsur penegakan
hukum yaitu kepastian hukum, kemamfaatan, dan keadilan. sehingga
keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan
hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan
memberikan keadilan formal.
C. Pilihan Antara Keadilan Prosedural dan Keadilan Subtantif
Dalam Penertiban Tanah Terlantar
Konsep teori keadilan banyak para pakar membedakan keadilan ke
dalam dua kategori, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural.
pada dataran teori, apa yang adil dalam norma, belum tentu adil dalam
pelaksanaannya. Baik keadilan substantif dan keadilan prosedural
mengalami masalah yang sama pada tataran pelaksanaan. Idealnya
keadilan substantif dan keadilan prosedural haruslah berjalan selaras,
serasi dan berimbang.
Pengertian keadilan secara subtansi dapat dipahami bahwa
benar adanya penelantaran tanah secara fisik tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau
sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Telah dijelaskan
dimuka bahwa hakim mengetahui secara fisik adanya pelantaraan tanah,
akan tetapi aspek prosedur dalam membuat keputusan penetapan tanah
terlantar tidak ditaati, yang menyebabkan pembatalan dan pencabutan
surat keputusan. Implikasi Pembatalan surat keputusan penetapan tanah
terlantar berakibat pendayagunaan tanah terlantar untuk keperluan
reforma agraria, program strategis negara dan tanah untuk cadangan
negara negara tidak tercapai.
BAB III Penegakan Hukum Tanah Terlantar 65
