Page 84 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

prosedural sama pentingnya keadilan substansial. Demikian juga
103
dalam pandangan Dian Rositawati, dalam mengadili sesuatu perkara apa
saja, hakim dapat saja atau berwenang mengesampingkan berlakunya
sesuatu peraturan atau tidak memberlakukan sesuatu peraturan tertentu,
baik seluruhnya (totalitas) ataupun sebagiannya. Mekanisme demikian
ini dapat pula disebut sebagai ‘judicial review’ yang bersifat prosessual,
atau ‘judicial review’ yang bersifat substansial. 104
Keadilan subtantif hak atas tanah dimaknai bagaimana masyarakat
mempuyai akses terhadap pemilikan, dalam penggunaan dan
pemanfaatan tanah, mengurangi konsentrasi pemilikan dan penguasaan
tanah, dari tangan segelintir orang pihak, serta memperkuat kepastian hak
dan akses atas pemilikan dan penguasaan tanah bagi kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat, khususnya petani miskin. Seperti yang dijanjikan
pemerintahan Jokowi JK bahwa 9 Juta hektar untuk Reforma Agraria.
Peran hakim PTUN dalam penegakan hukum seyogyanya
keadilan subtantif yang diprioritaskan. Keadilan subtantif yang dimaksud
adalah keadaan fisik bahwa benar tanah tersebut diterlantarkan. Hakim
harus merujuk pada sidang pemeriksaan setempat sebagaimana diatur
dalam SEMA No. 7 Tahun 2001. Pemeriksaan setempat ini adalah
pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim langsung ke lokasi yang menjadi
sengketa. Tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan
jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas obyek tanah terlantar
yang berpekara. Dihadiri oleh para pihak dan saksi. Hasil Pemeriksaan
Setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan,
oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim dan
dapat dijadikan dasar mengabulkan atau membatalkan gugatan. Dalam
hal dalilnya keputusan penetapan tanah terlantar dibantah oleh pihak
pengugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat bahwa
tanah tesebut diterlantarkan luas, maka pemeriksaan setempat dapat

103 Cekli Setya Pratiwi, Kegagalan Mewujudkan Keadilan Prosedural dan Substansial
dalam Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana Psikotropika Nomor: 25/
PID/B/2010/PT SBY, Jurnal Humanity, 2013, hlm 172.
104 Dian Rositawati, Bahan Bacaan Materi: Mekanisme Judicial Review, Kursus HAM
untuk Pengacara XI (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), hlm
2.

BAB III Penegakan Hukum Tanah Terlantar 67