Page 88 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P. 88

terletak asas-asas hukum yang mendasarinya, yaitu: 110
            1.)  Asas  Praduga Rechmatig (vernoeden  van  rechtmatigheid) atau
                presumption iustae  causa). Asas ini mengandung makna bahwa
                setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtmatig (benar
                menurut hukum), sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang
                berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan
                Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sedang digugat (Pasal
                67 Ayat (1) UU No 5 Tahun 1986).
            2.)  Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban
                pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1865 BW
                (KUH Perdata). Asas ini dianut dalam Pasal 107 UU No. 5 Tahun
                1986, dan dibatasi oleh Pasal 100.

            3.)  Asas keaktifan hakim (dominus litis). Keaktifan hakim dimaksudkan
                untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena Tergugat adalah
                Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, sedangkan Penggugat adalah
                orang  atau  Badaan  Hukum  Perdata. Penerapan  asas ini  terdapat
                dalam ketentuan Pasal 58, 63, Ayat (1), (2), Pasal 80 dan 85 UU
                No 5 Tahun 1986.
            4.)  Asas Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat “erga
                omnes”. Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan
                demikian, putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak
                hanya bagi para pihak yang bersengketa.
                 Keberadaan PTUN dimulai dengan lahirnya UU No. 5 Tahun
            1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah
            dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, untuk
            melindungi hak-hak individu di sebagian besar UU tersebut juga
            melindungi hak-hak masyarakat yang terdapat dalam Pasal 49, Pasal 55
            dan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986.

                 Peradilan tata usaha negara adalah peradilan dalam lingkup
            hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa,
            memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu



            110  Philipus M. Hadjon, et. all., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta:
                Gadjah Mada University Press, 2001), hlm 133.

                      BAB IV     Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dan Akibat Hukumnya  71
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93