Page 91 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional
Indonesia;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di
daerah mengenai hasil pemilihan umum.
Selanjutnya di dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 adanya
perluasan atau penambahan terhadap Keputusan TUN: (1) Jika suatu
Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan
hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan
Keputusan Tata Usaha Negara; (2) Jika suatu Badan atau Pejabata
TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap
telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud; (3) Dalam hal
peraturan peundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan
jangka waktu, maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak
diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan
dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Secara umum syarat-syarat untuk sahnya suatu keputusan tata
usaha negara harus memenuhi syarat-syarat materil dan syarat-syarat
formil. keputusan tata usaha negara sebagai syarat materiil, yaitu: (a)
Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang, (b)
Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) maka
pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis, (c)
Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan
dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan cara (prosedur) membuat
keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan
dasar tersebut, (d) Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan
tujuan peraturan dasar, (e) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan
(situasi) tertentu. Sedangkan sebagai syarat formil yaitu: (i) Syarat-syarat
yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan
dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi, (ii)
Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan, (iii) Syarat-syarat yang
ditentukan berhubung dengan dilakukannya keputusan harus dipenuhi,
(iv) Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hak-hak yang

74 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar