Page 92 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu
tidak boleh dilewati. 111
Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan
oleh Pejabat TUN berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie)
atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie).
Instrumen hukum suatu keputusan TUN dapat dinyatakan batal atau
tidak sah diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, apabila

Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, atau Keputusan TUN yang digugat
itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Menurut Indroharto, suatu keputusan dapat dianggap
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena: 112
a. Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan mengira memiliki suatu
wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu

keputusan padahal sebenarnya ia tidak berwenang untuk berbuat
demikian.
b. Berdasarkan peraturan yang bersangkutan memang benar ada
wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang
tersebut sebenarnya bukan diberikan kepada instansi yang telah
mengeluarkan keputusan yang sedang digugat. Hal ini dapat terjadi

dalam hal instansi tersebut telah berbuat demikian itu berdasarkan
suatu delegasi, dimana sebenarnya delegasi itu tidak didasarkan
adanya suatu keputusan pendelegasian dari sang delegans, atau
pendelegasian itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena tidak ada
dasarnya dalam suatu peraturan.

c. Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu
peraturan perundang-undangan, tetapi keputusan yang disengketakan

111 Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Cet. 1 (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2011), hlm 322-323.
112 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan,2005), hlm 72-173.

BAB IV Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dan Akibat Hukumnya 75