Page 94 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Berkaitan dengan pengertian dan unsur-unsur Keputusan TUN
yang telah di jelaskan di atas, apakah penetapan tanah terlantar dapat
dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan
Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria
dan Tata Ruang, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian ATR/
BPN ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 51
Tahun 2009, yang berbunyi:
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat
yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, keputusan penetapan tanah terlantar telah memenuhi
ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 bahwa keputusan
berbentuk tertulis. Maksud serta hal apa isi penetapan tertulis dan kepada
siapa tulisan ditujukan serta apa yang ditetapkan. Berisi Tindakan Hukum
BPN berdasarkan peraturan perundangan yaitu UU No. 5 Tahun 1960
tentang Pokok- Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997. Bersifat
konkrit karena keputusan tersebut jelas wujudnya dan nyata-nyata ada,
misalnya adalah penetapan tanah terlantar atas areal HGU No. 43 yang
terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara,
Provinsi Kalimantan Tengah. Bersifat Indvidual karena Keputusan-
Keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum, ditujukan kepada
seseorang atau badan hukum dengan nama dan alamat yang jelas dalam
data yuridis, dalam hal ini nama subjek hukum sebagai pemegang
hak telah tertulis secara jelas pada setiap keputusan penetapan tanah
terlantar. Bersifat Final karena Keputusan-Keputusan tersebut sudah
definitif serta tidak ada upaya administratif lain yang dapat dilakukan,
tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan
dapat menimbulkan akibat hukum dinyatakan sebagai penertiban tanah
serta hapusnya hak atas tanah serta memutuskan hubungan hukum, dan
tanah dimaksud dikuasai langsung oleh negara.

Dengan demikian berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas maka
menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, maka Keputusan

BAB IV Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dan Akibat Hukumnya 77