Page 93 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

itu sendiri bertentangan dengan peraturan dasarnya tersebut atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
d. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya
keputusan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi.

e. Keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan menyimpang dari
peraturan prosedur yang harus diterapkan.
Selanjutnya keberadaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik
merupakan dasar-dasar (kriteria atau ukuran) yang digunakan hakim
administrasi negara dalam menguji atau menilai (toetsingsgroden) apakah
keputusan administrasi negara (Beschiking) yang disengketa bersifat
melawan hukum atau tidak. 113

Di dalam Peradilan Tata Usaha Negara pengujian Hakim terhadap
Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 di atas,
adalah meliputi tiga aspek yaitu: 114
a. Aspek Kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang
atau melanggar kewenangan. Dasar kewenangan Pejabat TUN
adalah atribusi (berasal dari perundang-undangan yang melekat
pada suatu jabatan), delegasi (adanya pemindahan/pengalihan

suatu kewenangan yang ada) dan mandat (dalam hal ini tidak ada
pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan).
b. Aspek subtansi/materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau pengunaan
kewenangannya apakah secara materi/subtansi telah sesuai dengan

ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
c. Aspek prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan keptusan tata
usaha negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan
dalam pelaksanaan kewenagan tersebut telah ditempuh atau tidak.

113 Indroharto,“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara,” Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm 293.
114 Ibid, hlm 324.
76 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar