Page 79 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan Hakim memiliki
posisi dan peran penting, apalagi dengan segala kewenangan yang
dimiliki. Melalui putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak
kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan
tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat,
92
hingga memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain-lain.
Peran penting posisi hakim dinyatakan Taverne “beri aku seorang hakim
yang jujur dan cerdas, dengan undang-undang paling buruk sekalipun,
akan kuberikan putusan yang adil”. Demikian juga dengan pemeo yang
93
menyatakan bahwa peraturan yang buruk tetapi pelaksanaannya yang
baik, lebih baik dibanding peraturan yang baik dengan pelaksanaan yang
buruk, tetapi lebih baik lagi jika peraturan yang baik dengan pelaksanaan
yang baik pula. Sejalan dengan pernyataan Ismail Saleh menyatakan,
94
bahwa:

“Menegakkan hukum bukanlah sekadar melaksanakan
huruf, kalimat atau pasal “mati” dalam peraturan perundang-
undangan sebagai hukum positif. Hukum positif mempunyai
kekurangan‑kekurangan atau kekosongan‑ kekosongan, karena
sifat hukum positif memang tidak dapat mengikuti kecepatan
dinamika perkembangan masyarakat, bahkan dalam beberapa
hal ketinggalan dengan masalah-masalah yang timbul dalam
masyarakat. Kekosongan hukum tersebut dapat diisi oleh hakim,
sehingga hakim pun dalam hal ini menjadi pembuat hukum”. 95

Pernyataan Taverne dan Ismail Saleh ini mengigatkan kita tentang
keadilan diruang pengadilan. Apa itu adil/keadilan? Beragam tafsir dan
pengertian baik secara teoritis maupun dalam penerapannya. Penegakan
hukum yang adil harapan semua orang. Penegakan hukum dalam
pandangan Sudikno Mertokusumo, terdapat tiga unsur yang harus
diperhatikan dan saling berkaitan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan

92 Khudzaifah Dimyati, J. Djohansjah, Alexander Lay, Potret Profesionalisme Hakim
dalam Putusan, Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri 2008, (Jakarta:
Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm 1.
93 Ibid, hlm 2.
94 Musakkir, Problematika Hukum dan Peradilan Di Indonesia, Cetakan Pertama,
(Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm 150.
95 Ibid, hlm 145
62 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar