Page 67 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

kembali tanah yang dikategorikan sebagai tanah terlantar, hanya sedikit
sekali tanah terlantar yang dapat dikuasai kembali oleh negara. Sampai
saat ini Tanah Obyek Reforma Agaria dari tanah terlantar baru 23 ribu
hektar yang teridentifikasi (± 5% dari target 400 ribu hektar), sehingga
akan sulit untuk mencapai target.
74
3. Prosedur Penertiban Tanah Terlantar
Aspek prosedur dalam penertiban tanah terlantar adalah titik
krusial apabila terdapat gugatan atas penetapan tanah terlantar, dalam
banyak kasus gugatan di aspek prosedur terdapat tahapan-tahapan
yang tidak dipatuhi yang mengakibatkan pembatalan dan pencabutan
surat keputusan penetapan tanah terlantar. Apabila aspek prosedur
mengandung cacat yuridis dari segi prosedur, maka dari segi substansi
pengadilan tidak dipertimbangkannya lagi dan dianggap surat keputusan
penetapan tanah terlantar melanggar asas-asas umum pemerintahan
yang baik.

Prosedur penertiban tanah terlantar berpedoman pada ketentuan
Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 PP No. 11 Tahun 2010, jo Pasal 3 Perkaban
No. 4 Tahun 2010, yang pada pokoknya membagi 4 (empat) bagian
tahapan penertiban tanah terlantar sebelum penetapan tanah terlantar
dikeluarkan, yaitu: (i) Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan
atas tanah yang terindikasi terlantar; (ii) Identifikasi dan penelitian
tanah terindikasi terlantar, (iii) Peringatan terhadap pemegang hak, (iv)
Penetapan tanah terlantar.
a.) Inventarisasi tanah terindikasi terlantar
Prosedur atau tahapan Inventarisasi tanah terlantar dilaksanakan
oleh Kepala Kantor Wilayah yang diperoleh informasi dari hasil
pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, atau
dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat,
atau pemegang hak. Untuk kelancaran kegiatan inventarisasi,
pemegang hak telah diberitahukan kewajibannya untuk melaporkan
penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keputusan

74 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bahan Tayang: Rapat Koordinasi
Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, 17 Mei 2017.
50 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar