Page 62 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

berbeda-beda; (v) karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
(vi) hambatan dalam pembebasan lahan dan ganti rugi serta konflik
mengenai batas. Apakah permasalahan-permasalahan ini sudah dapat
memenuhi unsur “dengan sengaja” dan dapat dikategorikan sebagai
menelantarkan tanahnya. Adanya hambatan-hambatan pemanfaatan
tanah dapat dikatagorikan sebagai unsur ketidak sengajaan dan tidak
dapat dikatagorikan sebagai tanah terlantar. Untuk memperjelas unsur
dengan sengaja dengan tidak sengaja dibuat katagorisasi berdasarkan
tabel berikut.
Tabel 6. Perbedaan Unsur “Dengan Sengaja”
dan “Tidak Sengaja”

Dengan Sengaja Tidak Sengaja
1. Tidak mengajukan permohonan 1. Tanah yang sedang dalam keadaan
hak untuk dasar penguasaan tanah, sengketa atau menjadi obyek perkara
sengaja tidak diurus ijinnya, tidak di pengadilan;
dikuasai atau tidak dibangun sesuai 2. Adanya pendudukan atau klaim dari
tujuan pemberian haknya masyarakat.
2. Tidak menggunakan tanahnya 3. Akibat terjadinya krisis moneter.
sesuai dengan sifat dan tujuan 4. Adanya sengketa eksternal masyarakat
pemberian haknya, misalnya dengan perusahaan maupun perselisi-
peruntukannya seharusnya untuk han internal para pemegang saham.
HGU perkebunan tidak digunakan 5. Faktor tumpang tindih peraturan
untuk perkebunan. dan kebijakan antar instansi yang
3. Pemegang hak tidak memiliki berbeda-beda.
kemampuan dari segi ekonomi dan 6. Karena perubahan Rencana Tata
keterbatasan angaran. Ruang Wilayah.
4. Penggunaan tanah tidak sesuai 7. Terkendala/tidak dikeluarkan ijin dari
dengan Surat Keputusan atau dasar instansi terkait.
penguasaan tanah; 8. Tanah yang berada dalam area suaka
5. Faktor alamiah tanah (faktor ke- margasatwa dan/atau cagar budaya,
suburan tanah, tanah lereng yang dan dalam kawasan lindung;
terjal, rawan banjir, dst) 9. Kemampuan tanah secara teknis tidak
mendukung dan faktor bencana alam
Pengertian yang dimaksud tidak digunakan, tidak dimanfaatkan
dan tidak diusahakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak
adalah tanah yang di indikasikan tidak dimanfaatkan, tidak digunakan
atau tidak dimanfaatkan, seperti tidak diurus ijinnya, tidak dikuasai atau
tidak dibangun sesuai tujuan pemberian haknya. Sesuai dengan keadaan
bisa juga diartikan kondisi dan keadaan setempat misalnya terkait tata

BAB III Penegakan Hukum Tanah Terlantar 45