Page 57 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara.
Yurisprudensi dalam kasus tanah terlantar dapat dilihat dalam
pendapat Hakim dalam putusan-putusannya untuk memutus mengenai
kasus-kasus lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah,
kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak di usahakan
oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan dengan
itikad baik, dalam hukum adat disebut lembaga rechtsverwerking. 66
Lembaga rechtsverwerking dinyatakan dalam berbagai keputusan
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain: 67
1.) Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena para
penggugat dengan mendiamkan sampai dengan 25 Tahun, harus
dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking). Mahkamah
Agung berpendapat bahwa pembeli sawah kini patut dilindungi,
oleh karena dapat dianggap, bahwa ia adalah beritikad baik dalam
membeli sawah dari seorang ahli waris dari almarhum pemilik
sawah (Putusan Nomor 210/K/Sip/1055).

2.) Pengadilan Tinggi yang mempergunakan alat hukum pelepasan
hak (rechtsverwerking) tanpa semau dari pihak tergugat (secara
ambtshalve), adalah melanggar tata tertib dalam Hukum Acara
(process-orde), maka putusannya yangberdasar atas pelepasan hak
itu, harus dibatalkan (Putusan Nomor 361/K/Sip/1958).
3.) Mahkamah Agung dapat menyetujui pendapat judex facti, yakni
walaupun sipenggugat asli yang masih di bawah umur, adalah yang
berhak atas sawah itu, tetapi ibunya yang berkewajiban sebagai

66 Mengenai lembaga rechtsverwerking ini juga dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (2)
PP 24 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah
sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,
maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalamwaktu 5 (lima) Tahun sejak
diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada
pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun
tidak mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau
penerbitan serifikat tersebut.
67 BoediHarsono, Op.Cit, hlm 67.
40 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar