Page 53 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

beberapa pengertian tanah mati yang dikemukakan para ulama fikih,
ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hambaliah mengemukakan definisi
al-mawat dalam persepsi tentang tanah yang tidak dimiliki dan tidak
dimanfaatkan oleh seseorang. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan sebagai
lahan yang belum digarap orang dan tidak pula terlarang untuk digarap
baik lahan itu jauh dari pemukiman maupun dekat dan ulama Hanafiyah
bahwa tanah yang berada di luar perkampungan, tidak dimiliki oleh
siapa pun, tidak pula terdapat hak khusus atasnya. 57
Penggunaan tanah mati dalam bahasa Arab digunakan istilah ihya
almawat atau immar al-ardh. Menurut fuqaha pendayagunaan tanah mati
dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dimulai dengan jalan memberi
tanah, baik berbentuk pagar, tembok, bangunan dan lain sebagainya.
Selain itu pendayagunaan terhadap tanah dapat pula dilakukan dengan
jalan mengairi lahan, serta menjadikannya sebagai sawah, ladang,
perkebunan, atau mendirikan bangunan atasnya. Mendayagunakan
tanah mati antara lain, pertama, diurus sendiri, kedua, memberikan
lahan tersebut kepada orang lain untuk mengurusnya, ketiga, pengelola
58
pertama tanah mati dikelola sehingga ia menjadi miliknya. Pengelolaan
lahan merupakan bagian integral dari kepemilikan lahan itu sendiri.
Oleh karena itu, kepemilikan seseorang atas tanah hanyalah hak untuk
mengembangkan tanah, sehingga jika seseorang gagal mengembangkan
tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu, klaimnya atas tanah tersebut
akan hilang dan lenyap. Sebagaimana hadist, dari Hisyam bin Urwah
59
ra dari ayahnya bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Barang siapa yang mengelola tanah kosong (mawat), maka hal
tersebut telah menjadi hak kepemilikannya dan tidak ada hak
bagi pelaku kezaliman untuk mengambil dan merampasnya”. 60

Berdasarkan definisi al-mawat yang dikemukakan oleh fuqaha

57 Ambok Pangiuk, ‘Ihya’ Al-Mawat Dalam Hukum Islam, Media Akademika, Volume
25, No. 2, April 2010, hlm 167.
58 Ibid, hlm 168.
59 Sabahuddin Azmi, Menimbang Ekonomi Islam, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm 118.
60 Abu Ubaid Al-Qasim, Kitab Al-Amwal, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo
(Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm 372.
36 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar