Page 48 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selain
diakui oleh konstitusi, keberadaan masyarakat adat juga dilindungi
dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan:
“Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia perbedaan dan
kebutuhan, dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan
dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah…
Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas
tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman”.
Bentuk hukum penguasaan tanah pada masyarakat adat dikenal
dengan ”hak ulayat”. Ini merupakan istilah yang digunakan secara
formal, walaupun sesungguhnya pada setiap etnik istilah yang digunakan
berbeda-beda. Dalam bahasa hukum maupun ilmiah, istilah ”tanah
ulayat” selalu digunakan untuk menyebut tanah-tanah yang dikuasai
menurut hukum adat pada suatu etnik tertentu. Menurut Achmad
44
Sodiki, konsep penguasaan tanah berlaku pada masyarakat tradisional
salah satunya adalah hak ulayat, yaitu suatu hak masyarakat hukum
sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar dan ke
dalam, serta di dalamnya terdapat hak individu atas tanah, yakni hak
yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas
sebidang tanah (kosong). Sedangkan Muchsin mendefenisikan hak
45
ulayat sebagai hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu
atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya
untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah dalam
wilayah bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. Pengakuan
46

44 Syahyuti, Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum
Adat di Indonesia, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 24 No. 1. Juli 2006, hlm
14-27.
45 Achmad Sodiki, Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan
Kabupaten Malang. (Studi tentang Dinamika Hukum), 1994, Disertasi Program
Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 21.
46 Muchsin, Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional, (Jakarta:
Varia Peradilan 2006), hlm 35.

BAB II Pengaturan Tanah Terlantar 31