Page 43 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

dilakukan kembali Identifikasi dan Penelitian oleh Panitia C. Apabila hasil
identifikasi dan penelitian Panitia C menyimpulkan bahwa berdasarkan
kondisi penggunaan dan pemanfaatan terdapat tanah yang diterlantarkan,
maka selanjutnya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi akan memberikan
Peringatan I, II dan III kepada Pemegang Hak atau dasar penguasaan,
karena tidak menggunakan, memanfaatkan dan mengusahakan sebagian
atau seluruh tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atau
dasar penguasaan atas tanahnya. Kemudian Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi mengusulkan kepada Menteri agar terhadap Penertiban Tanah
Terindikasi Terlantar tersebut ditetapkan sebagai Tanah Terlantar.
Penetapan Tanah Terlantar ditetapkan dalam Keputusan oleh
Menteri berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
apabila luas tanah yang diterlantarkan kurang dari 25% (dua puluh lima
persen) dari luas keseluruhan tanahnya, maka keputusan diberlakukan
hanya terhadap luas tanah yang diterlantarkan dan pemegang hak diberi
kesempatan untuk mengajukan revisi luas. Apabila keseluruhan luas tanah
diterlantarkan maka penetapan tanah terlantar diberlakukan terhadap
seluruh tanah tersebut, kemudian menetapkan hapusnya hak atas tanah,
memutuskan hubungan hukum, dan tanah dimaksud dikuasai langsung
oleh negara. Apabila tanah yang diterlantarkan lebih dari 25% tetapi tidak
mencapai keseluruhan luas tanah (di bawah 100%), maka penetapan
tanah terlantar tetap diberlakukan terhadap keseluruhan luas tanah, tetapi
terhadap tanah yang tidak diterlantarkan, pemegang hak dapat memohon
kembali hak atas tanah terhadap tanah yang tidak diterlantarkan tersebut.
Kriteria tidak mematuhi peringatan-peringatan yang dilakukan
Kantor Wilayah sampai dengan peringatan ketiga antara lain: 1) tidak
menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian
haknya; 2) masih ada tanah yang belum diusahakan sesuai dengan
Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah; 3) masih ada tanah
yang penggunaannya tidak sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar
penguasaan tanah; 4) tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembangunan;
5) penggunaan tanah tidak sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar
penguasaan tanah; atau 6) belum mengajukan permohon hak untuk
dasar penguasaan tanah. Selanjutnya tanah yang diusulkan untuk
ditetapkan sebagai tanah terlantar dinyatakan dalam keadaan status quo
sejak tanggal pengusulan. Terhadap tanah terlantar berstatus quo tidak

26 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar