Page 39 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

disebabkan adanya sengketa tanah, tumpang tindih peraturan dan
kebijakan antar instansi yang berbeda-beda, karena perubahan Rencana
Tata Ruang Wilayah, faktor fisik tanah dan faktor bencana alam.
Dengan terbitnya PP No. 36 Tahun 1998 dan Keputusan
Kepala BPN No. 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP
No. 36 Tahun 1998 menetapkan kriteria yang lebih jelas mengenai
tanah terlantar dan bagaimana melakukan dan tindakan-tindakan apa
yang dapat dikenakan terhadap tanah terlantar, termasuk sanksi bagi
pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan
tanah yang diterlantarkan.
PP No. 36 Tahun 1998 mengatur mengenai definisi tanah
terlantar, ruang lingkup tanah terlantar. Sedangkan kriteria tanah
terlantar mempuyai pengertian yang berbeda-beda tergantung pada
macam hak atas tanah yang dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar,
kriteria tersebut sebagai berikut:
1. HM, HGU, HGB, Hak Pakai dinyatakan sebagai tanah terlantar
apabila dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya
sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak
dipelihara dengan baik.
2. HM, HGB, Hak Pakai Tanah yang tidak dimaksudkan untuk
dipecah menjadi beberapa bidang tanah tidak dipergunakan sesuai
dengan peruntukannya menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang
berlaku pada waktu permulaan penggunaan atau pembangunan
fisik di atas tanah tersebut.
3. HGU tidak diusahakan sesuai dengan kriteria pengusahaan tanah
pertanian yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
4. HGB atau Hak Pakai yang dimaksudkan untuk dipecah menjadi
beberapa bidang tanah, apabila tanah tersebut tidak dipecah dalam
rangka pengembangannya sesuai dengan rencana kerja yang telah
disetujui oleh instansi yang berwenang
5. Hak Pengelolaan dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar,
apabila kewenangan hak menguasai dari negara atas tanah tidak
dilaksanakan oleh pemegang Hak Pengelolaan sesuai tujuan
pemberian pelimpahan kewenangan.

22 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar