Page 35 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

egoisme sektoral kementerian/lembaga yang menangani masalah-masalah
agraria yang mengakibatkan perbedaan dalam mengambil kebijakan/
keputusan dan terjadinya benturan kewenangan dalam pelaksanaan dan
kebijakan menangani masalah-masalah agraria.
UUPA sejatinya merupakan undang-undang yang isinya adalah
ketentuan pokok tentang keagrarian, baik itu tanah, air, ruang angkasa,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi dari
67 pasal dalam UUPA, 53 pasal mengatur tentang tanah. Hal ini
kemudian memicu lahirnya perundang-undangan baru yang merupakan
pengejawantahan pasal-pasal yang tidak diatur secara spesifik dalam
UUPA. Undang-undang yang dimaksud seharusnya menjadi undang-
undang yang mendukung UUPA sebagai undang-undang agraria,
namun pada implementasinya, undang-undang tersebut menjadi
undang-undang sektoral yang mengatur sendiri-sendiri dan menciptakan
hukumnya sendiri. Kelahiran undang-undang sektoral dinilai sebagai
alat untuk memenuhi kebutuhan pragmatis guna mengakomodasi
pertumbuhan ekonomi. 34
Fakta-fakta di atas menunjukan masih terfragmentasinya sistem
hukum negara di bidang agraria, gagasan dan tuntutan untuk melakukan
harmonisasi, bahkan dalam tahap ekstrim melakukan penyatuan hukum
35
agraria di bawah satu payung hukum. Apabila penyatuan hukum
pengelolaan agraria dalam satu payung hukum dapat terwujud akan
memudahkan dalam pelaksaan reforma agraria.

2. UU No. 5 Tahun 1960
Sebelum terbitnya UUPA, sudah dilakukan tindakan mengenai
tanah perkebunan yang tidak diusahakan kembali secara yang layak,
tidak akan diperpanjang atau diperbaharui, dapat dibatalkan menjadi
tanah negara, bebas dari semua hak-hak fihak ketiga yang membebani
tanah itu, sebagaimana diatur dalam UU No. 29 Tahun 1956 tentang

34 Muhammad Ilham Arisaputra, Acces Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria
Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015, hlm xxi.
35 Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, (Penyuting), Hukum Agraria dan
Masyarakat di Indonesia, (Jakarta, kerjasama HuMa, Van Vollenhoven Institute,
KITLV, 2010), hlm 6.
18 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar