Page 33 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat
Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya
pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas
sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu
dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada
negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan,
pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012
menguji undang-undang yang sama, Mahkamah Konstitusi memperluas
konsep penguasaan oleh negara dengan membangun kategorisasi terhadap
lima bentuk penguasaan negara ke dalam tiga peringkat berdasarkan
efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Peringat tersebut sebagai berikut:

“.... Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat
pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan
pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal
ini Migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih
besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara
pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan
pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah
fungsi pengaturan dan pengawasan”.
Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas menunjukkan
bahwa fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada
peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Peringkat kedua adalah fungsi kebijakan dan
pengurusan. Sedangkan peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan
pengawasan.

Hak menguasai negara merupakan pendelegasian wewenang
dari masyarakat kepada negara, kemudian negara mendeligasikan
kewenangannya kepada lembaga-lembaga pemerintah dengan
kewenangannya lembaga pemerintah memberikan berbagai izin atau
hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Di sisi lain hak
menguasai negara menghendaki pertanggungjawaban atas pendelegasian

16 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar