Page 28 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P. 28
Secara yuridis, hak atas tanah terdiri dari subyek dan obyek .
Subyek hak atas tanah adalah perseorangan dan badan hukum, sedangkan
obyeknya adalah tanah negara dan tanah hak. Adapun lahirnya hak
atas tanah karena adanya keputusan instansi yang berwenang dan
karena perbuatan atau peristiwa hukum tertentu, adalah seseorang yang
mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau
mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya.
Pemberian hak meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara dan Hak Pengelolaan.
Pemberian hak dapat dilaksanakan dengan keputusan pemberian
hak secara individual atau kolektif. Pemberian hak secara individual
merupakan pemberian hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau
sebuah badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau badan
hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama yang dilakukan
dengan satu penetapan pemberian hak. Pemberian hak secara kolektif
merupakan pemberian hak atas beberapa bidang tanah masing- masing
kepada seseorang atau sebuah badan hukum atau kepada beberapa orang
atau badan hukum sebagai penerima hak, yang dilakukan dengan satu
penetapan pemberian hak. 23
Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang
memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan
jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta pemberian hak di atas
hak pengelolaan. Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah diberikan
kepada (i) Kepala Kantor Pertanahan, (ii) Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional, (iii) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana telah
ditentukan dalam peraturan perudang-undangan.
24
23 Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan.
24 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran
Tanah
BAB I Pendahuluan 11
