Page 26 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

(i) HPL bukan hak atas tanah, tidak ada jangka waktunya, tidak dapat
hapus atau dihapuskan, tetapi berakhir dilepaskan/diserahkan kembali
kepada negara oleh pemegang HPL; (ii) jika HPL berstatus sebagai
Barang Milik Negara/Daerah justru dikecualikan sebagai tanah terlantar. 16

C. Pemberian Hak Atas Tanah
Sebagai landasan konstitusi, tanah sebagai salah satu kekayaan
alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kemudian
penganturannya lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA yang
menyatakan bahwa “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan
alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Pasal ini menunjukan
hubungan negara dan rakyat dalam penguasaan tanah dan kekayaan
alam, atau sebutan lainya adalah hak menguasai negara atas tanah yang
kewenangannya diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA.

Atas dasar hak menguasai negara ditentukan macam-macam
hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-
17
sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Serangkaian
wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk
berbuat sesuatu mengenai tanah, sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang
untuk diperbuat, isi hak dibatasi disertai dengan kewajiban untuk,
memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah
18
kerusakannya. Mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan
dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam penguasaan
19
bidang usaha agraria. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria
harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan
20
nasional, dan pemerintah berkewajiban untuk mencegah adanya

16 Maria SW Sumarjono, Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria,
(Yogyakarta: STPN Press, 2018), hlm 81-82.
17 Pasal 4 ayat (1) UUPA.
18 Pasal 15 UUPA.
19 Pasal 11 ayat 1 UUPA.
20 Pasal 12 ayat 1 UUPA.

BAB I Pendahuluan 9