Page 21 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

sengaja diterlantarkan tapi sertipikatnya dipakai untuk mencari pinjaman. 9
Berdasarkan analisis BPN RI sampai dengan 27 Februari 2010
terdapat 7,3 juta hektar tanah terlantar, 15,32 persen adalah tanah-
10
tanah yang dikuasai pemerintah atau BUMN, sisanya dikuasai swasta.
Dari total tanah terlantar tersebut, sekitar 3.1 juta hektar di antaranya
berupa tanah terdaftar, sedangkan 4,2 juta hektar sisanya sudah ada dasar
penguasaanya, tapi belum memiliki hak atas tanah dimana semuanya milik
badan hukum. Sebanyak 15,32 persen milik badan hukum publik yaitu
11
instansi pemerintah sedangkan sisanya milik badan hukum privat. Hasil
identifikasi awal BPN RI, tanah terindikasi terlantar kurang lebih seluas
7,3 juta hektar, setelah dilakukan identifikasi lanjutan, didapat seluas 4,8
juta hektar yang berpotensi terlantar. Hasil inventarisasi tanah terindikasi
terlantar diseluruh Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar
(Per 17 Agustus 2010)

No HAT/ Jumlah Luas HAT/ Luas Terindikasi
DPAT Hak DPAT (Ha) Terlantar (Ha)
1 HGU 892 1.876.550,1948 961.830,8000
2 HGB 1338 77.596,7041 68.869,4040

3 HP 71 9.712,9953 8.389,9607
4 HPL 169 560.589,9816 227.709,2715
5 Ijin Lokasi 665 4.693.951,4276 3.535.076,0450

Jumlah 3135 7.218.401,3034 4.801.875,4813
Sumber: Kantor Wilayah BPN RI Provinsi Banten

Data hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar pada Tahun
2010, kemudian diinventarisasi kembali pada Tahun 2017 oleh Direktorat
Jenderal Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kementerian
ATR/BPN yang menyatakan bahwa tanah terindikasi terlantar seluas
4.880.598,3049 hektar, kemudian dikeluarkan dari database tanah

9 Ibid, hlm 11.
10 Joyo Winoto, Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Op. Cit, hlm 45-46
11 Joyo Winoto, Tanah Terlantar Untuk Rakyat, Op. Cit, hlm 1-5.
4 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar