Page 19 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

daya ekonomi Indonesia, Gini Ratio umum posisi Maret 2016 sebesar
0,39 persen, korporasi menguasai hampir 60 persen lahan perkebunan
kelapa sawit di Indonesia. Gini Ratio penguasaan tanah adalah sebesar
0,59 persen. Ketimpangan juga berlangsung di sektor kehutanan.
3
Menurut Idham Arsyad, sekitar 17,38 juta hektar diberikan kepada 248
perusahaan dalam bentuk Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Dan
Kayu (IUPHHK) dan 8,8 juta hektar untuk Hutan Tanaman Industri
(HTI). Sekitar 15 juta hektar untuk Hak Guna Usaha (HGU) bidang
perkebunan. Ketimpangan agraria juga ditunjukkan dengan 35 persen
daratan Indonesia dikuasai 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341
Kontrak Karya Pertambangan dan 257 Kontrak Pertambangan Batubara.
Ironisnya, terjadi peningkatan jumlah petani kecil, dari total 28 juta
Rumah Tangga Petani (RTP) di Indonesia, terdapat 6,1 juta RTP di
Jawa yang tidak memiliki lahan sama sekali dan 5 juta RTP tak bertanah
di luar Jawa. Bagi mereka yang memiliki lahan, rata-rata pemilikannya
hanya 0,36 hektar. 4
Ketimpangan penguasaan tanah, secara umum dimulai dengan
pemberian izin/hak pemanfaatan oleh pejabat publik yang mengeksklusi
sekelompok rakyat dari tanah. Konflik agraria yang dimaksud dimulai
oleh keluarnya surat keputusan pejabat publik, termasuk Menteri
Kehutanan, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral),
Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur, dan Bupati,
yang memberi izin atau hak pada badan usaha atau instansi pemerintah
tertentu untuk menguasai suatu bidang lahan dimana di atas sebidang
lahan tersebut terdapat hak atas tanah/lahan atau akses masyarakat lokal
5
atas sumberdaya alam tertentu yang sebagian besar terjadi di perdesaan.
Di sisi lain persoalan kemiskinan juga berpangkal dari adanya konsentrasi
atau penumpukan penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah beserta

3 Budi Suryanto, Bahan Tayang: Percepatan Penyediaan Tanah Obyek Reforma
Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria (Redistribusi Tanah), Direktorat
Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN 19 April 2017.
4 Ketimpangan Penguasaan Lahan Menjadi Persoalan, https://ekonomi.kompas.
com /read/2012/01/06/01513865/ketimpangan.penguasaan.lahan.menjadi.
persoalan. diakses Tanggal 20 Januari 2018.
5 Kantor Staf Kepresidenan, Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-
2019, Arahan dari Kantor Staf Presiden, Jakarta, 28 April 2016, hlm 5-6.
2 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar