Page 23 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Kementerian ATR/BPN kemudian menjabarkan tanah untuk
reforma agraria berjumlah 9 juta hektar terbagi menjadi dua, yaitu
legalisasi aset dan redistribusi tanah yang masing-masing 4,5 juta hektar.
Redistribusi Tanah 4,5 juta hektar yang di antaranya adalah Hak Guna
Usaha yang telah habis serta dari tanah-tanah yang diterlantarkan yang
berjumlah 0,4 juta hektar, dilakukan dengan cara penertiban tanah-
tanah yang diterlantarkan yang telah dilakukan sejak Tahun 1998
dengan diterbitkannya PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar, kemudian diganti dengan PP No. 11
Tahun 2010.
Dalam tataran praktik menertibkan tanah-tanah yang diterlantarkan
yang luasannya jutaan hektar dengan kerugian negara triliunan rupiah
bukanlah perkara mudah. Dalam banyak kasus penetapan tanah
terlantar dijadikan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) menghadapi perlawanan dari pemegang hak/perusahaan yang
mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan dan tidak didukung
oleh instansi sektoral, sehingga di dalam putusannya didominasi dengan
pembatalan dan pencabutan surat keputusan penetapan tanah terlantar
yang mengakibatkan tidak dapat didayagunakan untuk kepentingan
masyarakat dan negara, melalui reforma agraria dan program strategis
negara serta untuk cadangan negara lainnya sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 PP No. 11 Tahun 2010.
Demikian juga dengan tanah terlantar yang telah diputus oleh
pengadilan dan dimenangkan oleh pemerintah, tidak mudah untuk
didistribusikan, karena proses birokrasi dan permasalahan perebutan/
pembagian hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar
di antara masyarakat. Dalam pandangan Joyo Winoto masalah-masalah
penertiban tanah terlantar dapat disebabkan oleh; Pertama, dalam diri
BPN, ketika melakukan penertiban telah tersedia PPnya, Peraturan
Kepala BPN mengenai tata caranya, tersedia manajemennya, sistem
administrasinya, serta implementasi pelaksanaanya. Ketidaksempurnaan
bisa jadi disebabkan adaya self interest yang semestinya harus di
hindari. Kedua, tantangan berasal dari pemegang hak yang menolak
penertiban. Ketiga, pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat

6 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar