Page 24 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

ikut mengontrol terhadap akses sumber-sumber ekonomi dan sumber-
sumber politik serta masyarakat dapat mengorganisir dirinya. 13

B. Obyek Penertiban Tanah Terlantar
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 11 Tahun 2010, penertib-
an tanah terlantar meliputi: i) tanah hak, tanah yang sudah Hak
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak
Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak
diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan
keadaan atau sifat dan tujuan haknya. ii) dasar penguasaan atas tanah,
dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohon hak,
tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai
dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi,
surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan
hutan, dan/atau dalam izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat yang
berwenang. Dengan demikian penertiban tanah terlantar tidak hanya
meliputi tanah-tanah yang sudah terdaftar dan memiliki sertipikat hak
atas tanah, tetapi juga tanah-tanah yang belum terdaftar dan belum
bersertipikat. Namun, dalam praktek penertiban tanah terlantar yang
telah mempuyai dasar penguasaan atas tanah sangat jarang dilakukan,
penertiban hanya menyasar badan hukum atau perseroan terbatas yang
memiliki hak atas tanah yang diterlantarkan

Tanah-tanah yang dikecualikan sebagai obyek tanah terlantar
adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan
yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau
sifat dan tujuan pemberian haknya, karena tidak memiliki kemampuan
dari segi ekonomi dan tanah yang dikuasai pemerintah baik secara
langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum
berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja, karena karena
keterbatasan anggaran negara/daerah (Pasal 3 PP No.11 Tahun 2010).

13 Joyo Winoto, Perkembangan dan Pemantapan Program-Program Strategis
Badan Pertanahan RI Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, dalam buku Pergulatan
Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional (suatu Pendekatan
Multidispliner): Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Memperingati 60 Tahun Prof.
Arie Sukanti Hutagalung, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI), hlm 15-16.

BAB I Pendahuluan 7