Page 25 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Berdasarkan pengertian Pasal 2 dan Pasal 3 PP No.11 Tahun 2010,
maka yang termasuk obyek tanah terlantar: 1) Tanah HGU Perseorang-
an maupun Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia; 2) Tanah Hak Pakai; 3) Tanah Hak
Guna Bangunan perorangan mempunyai kemampuan dari segi ekonomi
untuk mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanah akan
tetapi dengan sengaja tidak mempergunakan tanah sesuai dengan
keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya; 4) Tanah Hak Guna
Bangunan berupa Badan Hukum; 5) Tanah dikuasai Pemerintah (Asset
Pemerintah) dan mempunyai cukup anggaran untuk mengusahakan,
menggunakan dan memanfaatkan tanah akan tetapi dengan sengaja
tidak mempergunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan
tujuan pemberian haknya; 6) Tanah Hak Pengelolaan; 7) Tanah-tanah
yang memperoleh dasar penguasaan atas tanah (izin/keputusan/surat)
tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. 14

Pengaturan tanah-tanah yang dikecualikan sebagai tanah terlantar
masih menyisakan permasalahan, bagimana dengan status tanah Tanah
Kas Desa (TKD), tanah yang dihalang-halangi oleh pihak lain atau
tanah masih dalam sengketa/perkara, baik yang belum atau yang sudah
diajukan melalui gugatan di pengadilan, tanah hak ulayat masyarakat
hukum adat, dan tanah negara. Jika HM/HGB atas nama peseorangan
15
dikecualikan, bagamana dengan Hak Pakai atas nama perseorangan,
bagaimana kedudukan tanah ulayat masyarakat hukum adat dan tanah
milik adat yang belum selesai proses administrasinya. Demikian juga
terkait dengan HPL sebagai tanah terlantar menimbulkan kontradiksi:

14 Sarjita, Haryo Budhiawan, Dian Aries Mujiburohman, Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN) RI tentang Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Obyek
Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara, (Studi Di Kantor Wilayah BPN Provinsi
Banten), Laporan Penelitian Srategis Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tahun 2013
15 Sarjita, Kajian Yuridis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Serta
Pengenaan Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku Pada BPN dalam Upaya Pelaksanaan
Kewenangan Daerah di Bidang Pertanahan, Makalah Disampaikan Pada Diskusi
Implementasi PP Nomor 11 dan PP Nomor 13 Tahun 2010 di Kabupaten Sleman,
Op Room Kabupaten Sleman, 8 April 2010.
8 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar