Page 30 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P. 30
BAB II
PENGATURAN TANAH TERLANTAR
A. Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
1. Mandat Konstitusi
Konstitusi adalah norma dasar tertinggi dalam suatu negara yang
bisa mengambarkan sistim hukum, politik, ekonomi dan sosial suatu
negara, didalam konstitusi juga mengatur hubungan antar lembaga
negara, struktur pemerintahan dan hubungan antara negara dan warga
negara. Di Indonesia konstitusi dikenal dengan nama Undang-Undang
25
Dasar 1945. Corak demikianlah yang kemudian membuat Jimly
Asshiddiqie mengategorikan UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi
26
dan juga konstitusi sosial. Disamping sebagai konstitusi ekonomi dan
konstitusi sosial, UUD 1945 dikatagorikan sebagai konstitusi hijau (green
27
constitution) mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan
disebut sebagai konstitusi maritin (blue constitution) yang menegaskan
28
keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan. Serta UUD 1945
sebagai konstitusi agraria dan konstitusi reforma agraria.
29
Konstititusi agraria merupakan konstitusi yang berisi landasan
mengenai hubungan antara negara dan warga negara terhadap tanah dan
sumber daya alam lainnya, konstitusi agraria untuk melihat bagaimana
konstitusi pada suatu negara merumuskan keadilan agraria dan hubungan-
hubungan keagrarian menyangkut penguasaan, pemilikan pengunaan
25 Dian Aries Mujiburohman, Perjuangan Hak-Hak Konstitusional di Bidang Agraria
di Mahkamah Konstitusi, Bhumi: Jurnal Ilmiah Pertanahan PPM-STPN, No. 7 Tahun
4, September 2012, hlm 53.
26 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 70.
27 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negera
Republik Indonesia, (Jakarta: Rajawal Pres, 2009)
28 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Agraria: Konstitusi Tanah dan Air, dalam kata
pengantar dalam buku Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta:
STPN Press, 2014) hlm xv
29 Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2014) hlm 3.
BAB II Pengaturan Tanah Terlantar 13
