Page 32 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

dalam Pasal 4, 6-11 dan ketentuan dalam Bab II UUPA. Sedangkan
wewenang negara pada huruf c merujuk pada ketentuan Pasal 12, 13,
26 dan 49 UUPA. Boedi Harsono menjelaskan bahwa pengertian
32
mengatur dan menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilaksanakan oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan
seperti TAP MPR, UU/Perpu, PP, Keputusan Presiden dan Keputusan
Menteri. Sementara itu, pengertian menentukan dan mengatur
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c merupakan kekuasaan
eksekutif oleh Presiden, Menteri dan pejabat negara lainnya. 33
Pemaknaan hak menguasai negara juga dielaborasi dalam beberapa
putusan Mahkamah Konstitusi, seperti dalam pengujian UU No. 20
Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, pengujian UU No. 7 Tahun
2004 tentang Sumber Daya Air dan pengujian UU No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi. Penafsirkan hak menguasai negara
bukan dalam arti negara memiliki, tetapi dalam pengertian rakyat secara
kolektif itu dikonstruksikan memberikan mandat kepada negara untuk
mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad),
pengaturan (re-gelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003,
mengenai pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi, pengertian dikuasai oleh negara Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“... penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki
pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan
dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara
merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan
prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di
bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi
ekonomi)… pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan
mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang

32 Julius Sembiring, Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria, Bhumi Vol. 2
No. 2 November 2016, hlm 125.
33 Boedi Harsono, Hukum Agraria Nasional. Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I. (Jakarta: Penerbit Djambatan,
1997), hlm 239-240.

BAB II Pengaturan Tanah Terlantar 15